Mantan Ketua DPR Akbar Tandjung menyetujui rencana pembelian pesawat Presiden seharga Rp200 miliar. Namun Akbar tidak sepakat dengan rencana pemerintah untuk menaikkan gaji pejabat.
“Dengan memiliki pesawat akan memungkinkan presiden jika sewaktu-sewaktu menghadapi suatu masalah di luar (negeri). Lagipula kalau dihitung-hitung lebih murah membeli dari pada menyewa,” ujar Akbar di Kantor Megawati Institut, Jalan Proklamasi Nomor 53, Jakarta, Rabu (3/2/2010).
Kendati demikian, mantan Ketua Umum Partai Golkar ini tidak setuju dengan rencana pemerintah yang sudah disetujui Badan Anggaran DPR, soal kenaikan gaji pejabat negara.
“(Kenaikan gaji) tidak perlu saat ini. Lebih baik menunggu pemerintahan yang sudah bekerja sejak lama, memperhatikan suatu perubahan yang dirasakan oleh masyarakat dan lihat juga dari pertumbuhan ekonomi yang semakin baik,” jelas Akbar.
Menurut Akbar, jika pemerintah ngotot merealisasikan kenaikan gaji pejabat saat ini, hal tersebut tidak proporsional dengan kenaikan inflasi. “Seharusnya pemerintah bekerja bersungguh-sungguh terlebih dahulu,” katanya.
“Dengan memiliki pesawat akan memungkinkan presiden jika sewaktu-sewaktu menghadapi suatu masalah di luar (negeri). Lagipula kalau dihitung-hitung lebih murah membeli dari pada menyewa,” ujar Akbar di Kantor Megawati Institut, Jalan Proklamasi Nomor 53, Jakarta, Rabu (3/2/2010).
Kendati demikian, mantan Ketua Umum Partai Golkar ini tidak setuju dengan rencana pemerintah yang sudah disetujui Badan Anggaran DPR, soal kenaikan gaji pejabat negara.
“(Kenaikan gaji) tidak perlu saat ini. Lebih baik menunggu pemerintahan yang sudah bekerja sejak lama, memperhatikan suatu perubahan yang dirasakan oleh masyarakat dan lihat juga dari pertumbuhan ekonomi yang semakin baik,” jelas Akbar.
Menurut Akbar, jika pemerintah ngotot merealisasikan kenaikan gaji pejabat saat ini, hal tersebut tidak proporsional dengan kenaikan inflasi. “Seharusnya pemerintah bekerja bersungguh-sungguh terlebih dahulu,” katanya.
No comments:
Post a Comment